Pengamanan Informasi dan Kriptografi

Menambah khasanah bacaan kriptologi dan pengamanan informasi bagi masyarakat Indonesia

  • Card Recovery Professional

    Recover Lost Or Deleted Files In 3 Steps. 100% Risk Free! Support All Camera Memory Card, Such As Sd Card, Xd Card, Cf Card, Etc. Support All Camera Brands And Almost All Raw File Formats.

  • Instant Wordpess Theme To Match Your Existing Website Design!

    World's First Automatic And Online HTML To Wordpress Converter. Theme Matcher Uses A Regular Site To Instantly And Effortlessly Create A Matchcing Wordpress Theme.

  • Laptop Repair Made Easy

    Laptop Repair Made Easy Is A Complete High Definition Video Series On How To Repair Laptops For Fun Or Profit. Laptop Repair Is A Huge Multi-billion Industry & That Means Lot Of $$$ For You

  • Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

    Bergabunglah dengan 25 pengikut lainnya

  • Arsip

  • April 2008
    S S R K J S M
    « Mar   Mei »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  
  • Blog Stats

    • 396,300 hits
  • Pengunjung

Cyberlaw – Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Posted by hadiwibowo pada April 2, 2008

Masalah keamanan sangat berhubungan dengan masalah hukum, tidak terkecuali masalah pengamanan informasi, yang tentunya berhubungan sangat erat dengan hukum dibidang informasi serta semua bentuk pengelolaannya salah satunya hukum siber atau cyberlaw.

Dalam hukum yang saat ini ada di Indonesia, pembuktian sebuah perkara selalu berbasis pada waktu dan tempat. Sementara untuk dokumen/informasi elektronik yang berkembang melalui sarana komputer, komunikasi elektronik dan internet, basis waktu dan tempat menjadi kabur.

Untuk maksud itulah pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2008 ini membuat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan diberlakukannya UU ITE, dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang tadinya tidak mempunyai nilai hukum, menjadi bernilai hukum serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendapat kepastian hukum, memberikan rasa aman dan keadilan bagi pengguna dan penyelenggara TIK.

Setelah sebuah dokumen/informasi elektronik menjadi bernilai hukum, tentunya tantangan berikutnya adalah membuat standar sebuah dokumen/informasi elektronik yang sah untuk digunakan sebagai alat bukti hukum.

Salah satu metode yang digadang-gadang dalam UU ITE sebagai alat bukti hukum yang sah adalah sertifikat elektronik dan tandatangan digital, sehingga keduanya perlu diberikan syarat, prosedur dan standar yang tepat sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam UU ITE syarat minimal untuk tandatangan digital adalah :

– data pembuatan tandatangan digital terkait hanya kepada Penandatangan;

– ada cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya;

– ada mekanisme tertentu untuk menunjukkan dan memastikan bahwa Penandatangan memang benar telah melakukannya terhadap informasi elektronik;

– segala perubahan terhadap tandatangan digital dan informasi elektronik yang terkait dengannya dapat diketahui;

– tandatangan digital wajib diberikan pengamanan yang baik;

– menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap tandatangan digital;

– membuat prosedur pemulihan bila terjadi pembobolan atas data tandatangan digital; dan

– dalam hal tandatangan digital digunakan beserta sertifikat elektronik, Penandatangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik.

Tandatangan digital dan sertifikat elektronik yang dimaksud adalah sebuah bentuk teknologi, maka UU ITE memberikan tantangan kepada orang/badan/institusi yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk membuat program/sistem tandatangan digital yang sesuai dengan syarat diatas. -antz-

sumber : Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008

4 Tanggapan to “Cyberlaw – Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”

  1. amrishodiq said

    Berarti arahnya ke Certificaton Authority ya mas? PKI yang diperbolehkan?

  2. ronny said

    ulasan lengkap ttg UU ITE, tanda tangan elektronik, certificate authority dapat disimak pada :

    http://www.ronny-hukum.blogspot.com

  3. rendyas said

    Terima Kasih..

  4. andre said

    mas ak mhon bantuannya,ak skr lg garap skripsi tntang sertifikasi elektronik
    mengenai mekanisme peralihan sertifikasi asing menjadi lokal itu prosedurnya gmn ya, dilihat secara nyata maupun oleh UU. teima kasih…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: