Pengamanan Informasi dan Kriptografi

Menambah khasanah bacaan kriptologi dan pengamanan informasi bagi masyarakat Indonesia

  • Arsip

  • Desember 2010
    S S R K J S M
    « Mei   Sep »
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • Blog Stats

    • 325,604 hits
  • Pengunjung

Rahasia Negara

Posted by hadiwibowo pada Desember 27, 2010

Dalam semangat keterbukaan sekarang ini, berbicara mengenai rahasia negara akan sedikit memancing emosional orang-orang tertentu. Karena dalam pandangan masyarakat umum/opini yang terbentuk adalah menihilkan rahasia negara atau bahwa rahasia negara adalah tidak perlu! Bahwa semua orang berhak atas semua informasi!

Peristiwa Cablegate, bocornya informasi kawat diplomatik Amerika Serikat oleh situs wikileaks, telah menunjukan bahwa bahkan di negara yang mengklaim/diklaim sebagai “negara bebas” pun ternyata tetap memberlakukan dan menyimpan rahasia negara dalam jumlah besar. Pembentukan opini yang menihilkan rahasia negara hanyalah agar negara-negara target/lawan tidak merahasiakan informasinya.

Tulisan ini hanyalah urun pendapat untuk tetap diingat bahwa Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (RUU RN) yang “masih terus digodok” tetap perlu dijadikan Undang-Undang (UU). Walaupun dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terdapat pasal informasi rahasia, pengaturan lebih khusus pada UU Rahasia Negara tetap diperlukan.

Dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah unsur informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia negara, yaitu:

- informasi mengenai keamanan dan intelijen baik kegiatannya, orang-orangnya, peralatannya maupun dokumen-dokumen yang menyertainya;

- informasi mengenai pertahanan negara termasuk seluruh pegawai yang bekerja pada instansi pertahanan negara dan seluruh mitra kerja instansi pertahanan;

- informasi mengenai hubungan internasional negara termasuk seluruh pegawai yang pekerjaannya terkait hubungan internasional;

- informasi mengenai penegakan hukum yang dapat berpotensi mendorong/membantu terjadinya tindak kejahatan;

- informasi yang didapat melalui penyadapan;

- informasi yang dipublikasikan oleh individu atau kelompok masyarakat non-pemerintah namun diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan;

- informasi mengenai kepercayaan negara asing atau organisasi internasional yang biasanya berupa sharing informasi.

Pemegang rahasia negara tentunya wajib menjaga kerahasiaannya dari akses pihak lawan/asing yang membahayakan kepentingan negara, bukan kepentingan instansi/sektoral/individu pejabat seperti yang ditakutkan oleh masyarakat. Guna melindungi keamanan informasi rahasia negara tersebut, individu/kelompok/organisasi yang secara sengaja maupun tidak, membuka/membocorkannya dapat dijadikan sebuah tindakan melanggar hukum apalagi bila hal tersebut merugikan kepentingan negara.

Tingkat kerahasiaan untuk informasi rahasia negara sama seperti umumnya klasifikasi informasi dapat didefinisikan seperti berikut ini:

1. Sangat Rahasia untuk informasi yang apabila dibuka antara lain akan berakibat pada:

- stabilitas internal negara atau negara sahabat;

- menyebabkan korban kematian manusia yang lebih besar;

- menyebabkan kerusakan sistem keamanan, sistem politik, dan/atau sistem perekonomian negara atau negara sahabat.

2. Rahasia untuk informasi yang apabila dibuka antara lain akan berakibat pada:

- meningkatkan ketegangan atau merusak hubungan dengan negara sahabat/internasional;

- mengancam nyawa manusia atau keamanan individu;

- mengancam ketertiban umum;

- merusak keberlangsungan dan efektifitas operasi keamanan atau intelijen atau diplomasi atau militer;

- merusak perekonomian nasional atau kepentingan komersial negara baik secara material ataupun substansial.

3. Rahasia dinas (konfidensial) untuk informasi yang apabila dibuka antara lain akan berakibat pada:

- merusak/merugikan hubungan diplomatik;

- mengganggu penyelidikan tindak kejahatan;

- mempengaruhi pemasukan/perputaran/pemakaian/penyerapan anggaran/keuangan negara;

- mengganggu perkembangan atau kelancaran operasional kebijakan pemerintah.

4. Terbatas untuk informasi seperti kategori 1, 2, dan 3 di atas namun dengan tingkat ancaman yang sangat rendah.

5. Terbuka (tidak diklasifikasikan) untuk informasi yang bersifat umum dan dapat diketahui oleh setiap orang.

Hal-hal lain selain informasi yang berakibat seperti diuraikan di atas, Pemerintah suatu negara dapat saja memberikan atribut Rahasia Negara pada dokumen-dokumen tertentu yang diputuskan sebagai rahasia negara oleh instansi pemerintahan.

Sesuai prinsip keterbukaan informasi dan efisiensi pengelolaan perlindungan informasi, kerahasian suatu dokumen/informasi mempunyai jangka waktu tertentu yang dalam sebuah peraturan perundangan biasa disebut masa retensi informasi yang dilindungi.

Suatu informasi mempunyai masa retensi yang berbeda-beda yang prinsip utamanya adalah sensitifitas, atau pengunaan informasinya telah selesai, atau potensi dampak yang ditimbulkan telah lewat, atau berdasarkan keputusan pengadilan. –antz2010-

About these ads

3 Tanggapan to “Rahasia Negara”

  1. Ahmad Zuhri berkata

    Kemana aja Mas kok lama ga muncul…saya sgt merindukan pencerahanya..

  2. harjanto berkata

    Mas jangan bosan nulis ditengah-tengah kesibukan dinas. salam.

  3. zakialgebra berkata

    Terima kasih share-nya, sering-sering nulis pak… :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: